Annanews.co.id || Medan – Acara silaturahmi Pemimpin Redaksi (Pemred) bersama Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, yang dijadwalkan Senin (25/8/2025) di Aula Tengku Rizal Nurdin, diduga sarat diskriminasi. Pasalnya, undangan resmi dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut hanya dialamatkan kepada 104 pemred dari berbagai media cetak, online, maupun televisi.
Langkah pembatasan jumlah undangan itu menuai sorotan, apalagi berlangsung di tengah panasnya isu publik usai operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap mantan Kadis PUPR Sumut, Topan Ginting. Kritikan tajam datang dari Pemred GeberNews.com, Dodi Rikardo Sembiring, S.Sos, yang menilai Kominfo tidak seharusnya bersikap eksklusif.
“Silaturahmi seharusnya menjadi ruang kebersamaan seluruh insan pers. Tapi kalau hanya 104 Pemred yang dipilih, itu memberi kesan pemerintah dekat dengan kelompok media tertentu saja. Padahal jumlah media di Sumut ini ratusan,” kata Dodi, Minggu malam (24/8/2025).
Menurutnya, pembatasan undangan justru menimbulkan persepsi negatif, baik bagi kalangan pers maupun masyarakat.
“Publik bisa bertanya-tanya, apa alasan sebenarnya undangan ini dibuat terbatas. Media adalah mitra strategis pemerintah, bukan hanya mereka yang dianggap ‘aman’. Kalau ingin transparan, buka pintu selebar-lebarnya, jangan diskriminatif,” ujarnya.
Dodi juga mengingatkan agar agenda silaturahmi tidak dijadikan sekadar panggung pencitraan.
“Komunikasi pemerintah harus inklusif, apalagi di tengah kondisi politik dan hukum yang sedang memanas. Jangan memilih-milih media. Itu sama saja mengabaikan peran pers sebagai kekuatan publik yang tidak bisa dibungkam,” tegasnya. (Red)
