Annanews.co.id || Jambi – Terjadinya aksi unjuk rasa oleh masyakarat dan WALHI sampai blokade jalan dengan mendirikan tenda itu tidak bisa dianggap remeh dan diabaikan
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Fast Respon Indonesia Center Provinsi Jambi Dody Candra menyampaikan ” Gubernur Jambi dan Walikota harus mendengarkan kelurahan masyakarat , bukan pihak perusahaan
Aksi unjuk rasa pada tanggal 13 September 2025 kemaren masyakarat dan WALHI meminta ditutup nya Stockpile batubara PT.SAS dikawasan Aur Kenali Kota Jambi yang sangat menganggu kesehatan dan alam bagi masyakarat sekitar karena dekat dengan pemukiman warga
Sementara pada masa PJ Walikota Jambi Sri Purwaningsih tertanggal 27 November 2023 lalu telah melayangkan surat peninjauan izin kembali pembangunan PT.SAS kepada Kementrian Dalam Negeri RI dan Kementrian LHK RI dan Menteri Agraria dan tata ruang hingga saat ini tidak ada kejelasan nya
Gubernur Jambi dan Walikota Jambi harus tegas dalam membela masyakarat dan menjamin kesehatan dan keselamatan mereka selaku Rakyat bukan berpihak kepada PT.SAS
Tinjau ulang keberadaan PT.SAS bila perlu ikuti tuntutan masyarakat menolak keberadaan Stockpile batubara PT SAS alias ditutup kesehatan dan nyawa masyakarat adalah prioritas ” tegas Dody. (Red)
