Junaedi Daulay Tantang Kepala Desa Cinta Rakyat Transparan Penggunaan Dana Desa

Annanews.co.id || Deli Serdang, – Polemik pengelolaan dana desa kembali mencuat di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Junaedi Daulay, Pimpinan Redaksi Tubinnnew.com sekaligus tokoh pemuda desa setempat, dengan tegas mengecam langkah Kepala Desa yang dinilai berupaya menutupi transparansi penggunaan dana desa.
‎
‎Kemarahan Junaedi dipicu oleh tindakan kepala desa yang memerintahkan kepala dusun untuk mendatangi rumah-rumah warga secara door to door, meminta klarifikasi soal tanda tangan dalam surat yang telah diajukan ke Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Hal ini disebutnya sebagai bentuk intimidasi terhadap warga.
‎
‎”Hormati suara dan hak warga! Bukan dengan cara mendatangi rumah warga dan menggunakan dalih tanda tangan palsu. Kepala desa seharusnya merespons surat kami dengan musyawarah terbuka, bukan menebar ancaman,” tegas Junaedi dalam pernyataan resminya pada Minggu (8/6/2025).
‎
‎Menurutnya, surat yang telah dilayangkan secara sah kepada pihak berwenang harus ditanggapi secara profesional dan transparan, bukan justru dengan tindakan tertutup yang menimbulkan kecurigaan.
‎
‎”Kami hanya menuntut bukti nyata soal pengelolaan anggaran. Jika memang tidak ada penyimpangan, mengapa takut membuka data secara publik?” tambahnya.
‎
‎Junaedi juga mendesak Dinas PMD Deli Serdang untuk menindaklanjuti laporan masyarakat yang kini ramai diperbincangkan di media sosial. Ia menyayangkan buruknya kepemimpinan kepala desa dalam menghadapi kritik dan menyelesaikan persoalan yang menyangkut kepentingan publik.
‎
‎“Jangan biarkan masyarakat terus diteror oleh sikap arogan pejabat desa. Sudah saatnya ada perubahan. Dana desa adalah hak rakyat, bukan milik pribadi,” tutup Junaedi.
‎
‎”Kita pingin melihat tindakan Tegas Bupati Deli Serdang terkait dana desa apakah kepala desa kami jadi korban banyak titipan dari APH atau adanya dana desa terlanjur digunakan kepala desa demi kepentingan pribadi,” Tanya Junaedi
‎
‎Situasi ini pun menjadi sorotan publik dan diharapkan menjadi momentum perbaikan tata kelola pemerintahan desa ke depannya. (Red)