Annanews.co.id || Jakarta — Larshen Yunus, Ketua DPD KNPI Tingkat I Provinsi Riau, sekaligus Ketua Umum DPP Gabungan Rakyat Prabowo Gibran, langsung angkat bicara keras menanggapi tindakan kontroversial Istana yang mencabut kartu identitas liputan wartawan CNN Indonesia, Diana Valencia, usai bertanya kepada Presiden Prabowo Subianto terkait kasus keracunan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kami minta dengan hormat, agar Bapak Presiden RI segera telusuri sosok yang mengatasnamakan pihak Istana tersebut. Buat gaduh saja!!! Macam pahlawan kesiangan. Kami dorong untuk dilakukan PEMECATAN terhadap pelaku yang mencabut kartu wartawan CNN itu!” tegas Larshen Yunus, Senin (29/9/2025).
Gelombang kecaman bukan hanya datang dari tokoh pemuda. Dewan Pers resmi melayangkan pernyataan sikap bernomor 02/P-DP/IX/2025 yang menegaskan pencabutan kartu liputan wartawan CNN Indonesia adalah tindakan yang berpotensi menghambat tugas jurnalistik di lingkungan Istana.
Dalam pernyataannya, Dewan Pers menegaskan empat poin sikap:
Biro Pers Istana wajib memberikan penjelasan terbuka terkait pencabutan ID Card wartawan CNN Indonesia.
Semua pihak diingatkan menghormati tugas dan fungsi pers sebagaimana amanah UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Kasus serupa tidak boleh terulang, demi menjaga iklim kebebasan pers di Indonesia.
Pemulihan akses liputan wartawan CNN Indonesia segera dilakukan agar yang bersangkutan dapat kembali bertugas di Istana.
Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, Ketua Dewan Pers, menegaskan:
“Pers tidak boleh dihalangi. Wartawan mengemban amanah publik. Pencabutan ID wartawan tanpa alasan jelas justru menciderai demokrasi.”
Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, membenarkan bahwa ID Pers atas nama Diana Valencia dicabut pada Sabtu malam (27/9) sekitar pukul 19.15 WIB. Menurutnya, CNN Indonesia telah melayangkan surat resmi ke Istana untuk meminta klarifikasi.
“Pertanyaan yang diajukan wartawan kami sangat kontekstual, menyangkut perhatian publik atas MBG. Tidak ada yang salah. Justru publik menilai Istana anti-kritik bila kasus ini dibiarkan,” ujar Titin.
Kasus ini menambah daftar panjang praktik represi terhadap wartawan yang menjalankan fungsi kontrol. Publik pun mendesak Presiden Prabowo mengambil sikap tegas agar citra pemerintah tidak semakin tercoreng.
Larshen Yunus menutup pernyataannya dengan nada menggelegar:
“Jangan sampai ada kesan Istana takut kritik! Kebebasan pers adalah tiang demokrasi. Kalau ada oknum yang melangkahi aturan, hukum harus bicara, pecat sekarang juga!”
Kini, sorotan publik tertuju pada Istana Presiden — apakah akan segera memulihkan hak liputan wartawan CNN Indonesia, atau justru membiarkan luka demokrasi semakin dalam. (Red)
