Annanews.co.id || Deli Serdang, Minggu, (7/9/2025) – Massa Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan (AMPK) yang berunjuk rasa di Kantor DPRD Deli Serdang menyoroti mobil mewah Ketua DPRD senilai Rp4 miliar. Kehidupan rakyat Deli Serdang yang banyak masih berjuang untuk kebutuhan dasar, kemewahan ini memicu pertanyaan tentang prioritas penggunaan dana publik.
Penggunaan anggaran untuk fasilitas mewah di tengah kebutuhan masyarakat yang nyata seperti perbaikan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan memicu keresahan. Apakah ini cerminan kepemimpinan yang responsif terhadap kebutuhan rakyat ataukah simbol kesenjangan? Publik Deli Serdang berhak tahu bagaimana dana publik dikelola dan apakah sesuai dengan aspirasi masyarakat.
Diketahui, Muhari (43), salah seorang pengunjuk rasa, menyebut aksi ini panggilan hati nurani. “Anggaran perjalanan dinas Ketua DPRD Zakky Sharry diduga mencapai Rp1,1 miliar. Ini pemborosan, harus dilawan,” serunya, disambut koor massa. Sabtu, (6/9).
Muhari juga menyinggung fasilitas anggota DPR RI yang dinilai berlebihan. Menurutnya, ketika buruh bergaji rendah dan rakyat miskin tanpa rumah, pejabat malah hidup mewah.
Orator pendemo lain ,Hutabarat, juga menyinggung mobil dinas Ketua DPRD yang disebut termewah di Sumut, senilai Rp4 miliar. Menurutnya, dana perjalanan dinas diduga sebesar Rp10 miliar lebih baik digunakan untuk perbaikan jalan dan program rakyat, teriaknya.
Tuntutan pengembalian uang perjalanan dinas senilai Rp10,2 miliar adalah suara dari masyarakat yang menginginkan akuntabilitas dan transparansi. Kepemimpinan harus menunjukkan komitmen untuk melayani rakyat, bukan memperkaya diri. Deli Serdang membutuhkan kepemimpinan yang berpihak pada kesejahteraan bersama, bukan kemewahan segelintir orang. (Red)
