Annanews.co.id || || Jakarta 14/10/25 – R. Haidar Alwi, pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, menilai bahwa kekuatan Polri di era Presiden Prabowo Subianto tidak hanya diukur dari keberhasilan menegakkan hukum, tetapi dari kemampuan menjaga integritas moral di tengah tekanan opini publik. Bagi Haidar Alwi, kepercayaan masyarakat terhadap Polri adalah fondasi utama bagi tegaknya hukum dan stabilitas nasional menuju Indonesia Berintegritas 2045.
“Polri hari ini tidak sekadar institusi penegak hukum, melainkan penjaga keseimbangan antara ketegasan dan kemanusiaan. Dalam setiap keputusan, yang dijaga bukan sekadar prosedur, tapi nurani bangsa,” tegas Haidar Alwi.
Haidar Alwi menilai, Presiden Prabowo memberi ruang luas bagi Polri untuk mengembalikan kepercayaan publik melalui pendekatan profesional, transparan, dan berorientasi pada pengabdian. Hal ini menunjukkan arah baru pemerintahan yang menempatkan moralitas aparatur sebagai kunci keadilan.
Polri dan Ujian Agustus 2025.
Peristiwa kerusuhan akhir Agustus 2025 menjadi ujian besar bagi Polri dalam menghadapi derasnya tekanan sosial dan politik. Saat itu, berbagai lembaga survei mencatat sentimen negatif terhadap Polri mencapai 89,1 persen, angka tertinggi dalam satu dekade terakhir. Namun bagi Haidar Alwi, penilaian publik sering kali tidak melihat konteks lapangan yang dihadapi aparat di tengah situasi penuh dilema.
“Ketika polisi bertindak tegas, mereka dituduh melanggar HAM; ketika bersabar, dianggap lemah. Padahal di lapangan, banyak anggota Polri justru menjadi korban keberingasan massa dan tekanan politik,” jelas Haidar Alwi.
Haidar Alwi menegaskan, Polri tetap tegak menjaga ketertiban nasional di tengah badai fitnah. Kehidupan aman di 75.265 desa di seluruh Indonesia merupakan bukti konkret pengabdian bhayangkara yang bekerja tanpa pamrih, jauh dari sorotan kamera dan politik.
“Bhayangkara sejati tidak mencari panggung, tapi memastikan rakyat bisa tidur tenang tanpa rasa takut,” kata Haidar Alwi.
Ujian Agustus 2025 menjadi momen introspeksi nasional bahwa menjaga keadilan tidak bisa dilakukan oleh opini, tetapi oleh keberanian moral aparat di lapangan. Haidar Alwi menyebut, Polri telah menunjukkan kedewasaan dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis tanpa kehilangan kewibawaan.
“Polri bukan musuh rakyat, tetapi tembok terakhir yang menahan gelombang anarki agar negara tidak runtuh,” tegas Haidar Alwi.
Polri Presisi di Era Prabowo.
Kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dipandang Haidar Alwi sebagai contoh nyata aparatur yang konsisten memadukan profesionalitas dan moralitas. Melalui semangat Presisi, Polri menanamkan nilai transparansi, peningkatan pelayanan publik, serta pengawasan internal yang makin kuat.
“Polri yang kuat adalah yang dipercaya, bukan yang ditakuti. Kepercayaan hanya tumbuh dari kejujuran dan pengabdian, bukan dari pencitraan,” jelas Haidar Alwi.
Haidar Alwi menilai, arah pemerintahan Presiden Prabowo sejalan dengan semangat bhayangkara. Negara memberi kepercayaan penuh kepada Polri untuk menjaga stabilitas, sementara Kapolri memastikan kepercayaan itu dijaga dengan hati nurani dan disiplin moral.
“Di tengah dunia yang makin cepat berubah, Polri menjadi jangkar moral bangsa. Selama aparat menjaga nurani, bangsa ini tidak akan kehilangan arah,” kata Haidar Alwi.
Menuju Indonesia Berintegritas 2045.
Haidar Alwi menegaskan, cita-cita Indonesia Berintegritas 2045 tidak akan tercapai tanpa aparatur yang berjiwa bersih dan berani. Polri, sebagai wajah hukum negara, harus menjadi teladan kejujuran di tengah tekanan zaman.
“Integritas adalah mata uang moral bangsa. Ketika Polri memeliharanya, seluruh sendi negara akan berdiri kokoh di atas kepercayaan rakyat,” tegas Haidar Alwi.
Haidar Alwi juga menilai, peran Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di era Prabowo Subianto menjadi bukti bahwa negara ini sedang tumbuh dewasa dalam memandang keadilan. Kolaborasi antara kekuasaan dan moralitas adalah bentuk baru dari kematangan bernegara yang sejalan dengan cita-cita Indonesia 2045.
“Selama bhayangkara setia pada nurani dan tidak tunduk pada tekanan opini, hukum akan punya wajah yang manusiawi dan bangsa ini akan punya masa depan yang bermartabat,” pungkas Haidar Alwi. (Red)
