Annanews.co.id || Deli Serdang, Sabtu, (4/10/2025) – Mafia pertanian di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan sektor beras, pupuk, dan pestisida, telah menjadi sumber kerugian besar bagi negara. Presiden Prabowo bahkan mengungkap bahwa kerugian negara mencapai sekitar 100 triliun rupiah per tahun akibat praktik mafia ini.
Angka yang fantastis ini bukan sekadar angka statistik, melainkan gambaran nyata betapa rapuhnya sistem pengelolaan sektor penting yang seharusnya menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional.
Masalah ini bermula dari praktik monopoli dan manipulasi distribusi yang dijalankan oleh mafia-mafia yang menguasai pasar beras dan input pertanian seperti pupuk dan pestisida.
Pupuk dan pestisida yang dibutuhkan petani untuk produksi pertanian sering kali tidak sampai dengan harga yang wajar karena mafia mengambil keuntungan besar di proses distribusi.
Akibatnya, para petani yang bergantung pada input tersebut harus menanggung biaya produksi yang tinggi sementara harga hasil panen mereka rendah dan tidak menutup biaya.
Ini membuat petani tetap miskin, bahkan seringkali hidup berkubang dalam kemiskinan dan keterbatasan akses sosial ekonomi.
Kerugian negara mencapai 100 triliun rupiah itu masih mafia beras, belum lagi datang dari berbagai aspek seperti subsidi pupuk yang diselewengkan, kehilangan pendapatan akibat permainan harga antar eksportir beras berbasis kartel, serta inefisiensi dalam rantai pasok pestisida yang menyebabkan biaya produksi petani membengkak, tapi kualitas dan kuantitas hasil tetap rendah.
Data lain menunjukkan bahwa harga pupuk di tingkat petani bisa melambung dua kali lipat dibanding harga resmi, yang berarti adanya permainan harga di tengah distribusi yang dikendalikan mafia.
Sementara mafia menikmati kekayaan berlimpah, petani yang mayoritas adalah pelaku usaha mikro di sektor pertanian masih harus berjuang keras dalam kemiskinan.
Rendahnya kesejahteraan petani tidak hanya mengancam masa depan ketahanan pangan bangsa, tapi juga menimbulkan kesenjangan sosial yang dalam.Negara harus melakukan reformasi besar-besaran dalam tata kelola sektor pertanian dengan menindak tegas mafia-mafia yang merugikan ini.
Langkah konkret yang harus ditempuh antara lain:Meningkatkan pengawasan ketat terhadap distribusi pupuk dan pestisida menggunakan teknologi transparansi digital.Penegakan hukum yang tidak pandang bulu terhadap pelaku mafia dengan dukungan aparat yang bersih dari korupsi.Pemberdayaan petani melalui sistem distribusi langsung, sehingga petani mendapat akses bahan produksi dengan harga wajar.
Memperkuat kelembagaan petani, misalnya dengan koperasi yang bisa menahan tekanan cartel.Jika masalah mafia ini tidak segera diberantas, maka kerugian triliunan rupiah setiap tahun akan terus berulang, dan kesejahteraan petani sebagai ujung tombak pertanian nasional hanya akan menjadi janji kosong.
Indonesia tidak boleh membiarkan kekayaan bangsanya dirampok oleh segelintir mafia, sementara petani tetap berkubang dalam lumpur kemiskinan. Reformasi sektor pertanian harus menjadi agenda prioritas demi masa depan negara dan kesejahteraan rakyat yang sesungguhnya. (Red)
