Annanews.co.id || Deli Serdang, Selasa (26/8)2025) – Aksi demo sekala besar dijakarta Senin (25/8/2025) membawa pesan dan kritik atas beberapa persoalan. Mulai dari seruan bubarkan DPR, hapuskan gaji dan tunjangan DPR, sahkan Rancangan Undang-undang Perampasan Aset, hingga lengserkan Ketua DPR Puan Maharani.
Demo mahasiswa dipacu dari Vidio Jogetan gembira ria di gedung DPR RI karena gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan dinaikkan menjadi 100 juta per bulan. Tentu saja menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat yang masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Selain tambahan gaji, adalagi uang masuk seperti, Masa Reses Rp.450 juta x 5 = Rp. 2.250.000.000.
Kunjungan Dapil Rp. 150 juta x 8 = Rp. 1.200.000.000.
Total setahun :
Rp. 3.575.000.000/Thn. Total 5 tahun :
Rp. 3.575.000.000 x 5 =
Rp. 17.875.000.000.
Belum lagi uang makan harian dan snack box setiap rapat, ditambahkan lagi 5 tahun kerja dapat pensiun seumur hidup. Sungguh fantastis mereka berjamaah makan uang rakyat.
Kita sering mendengar tentang beban negara yang harus dipikul oleh berbagai pihak. Namun, apakah kita pernah berpikir bahwa yang menjadi beban negara sebenarnya adalah lembaga seperti DPR, bukan guru?
Guru adalah ujung tombak dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Mereka bekerja keras untuk mendidik dan membentuk generasi masa depan. Meskipun gaji mereka tidak seberapa dibandingkan dengan beban kerja yang mereka emban, guru tetap menjalankan tugasnya dengan dedikasi tinggi.
Sementara itu, DPR sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan besar dalam membuat kebijakan, seringkali menjadi beban negara dengan biaya operasional yang besar dan keputusan-keputusan yang tidak selalu pro- Rakyatnya . Maka, sudah saatnya kita memikirkan kembali bagaimana memprioritaskan anggaran negara untuk kepentingan rakyat, bukan hanya untuk kepentingan lembaga tertentu.
Negara perlu mengapresiasi kerja keras guru dan memastikan bahwa mereka mendapatkan dukungan yang layak untuk menjalankan tugasnya. Sementara itu, lembaga seperti DPR perlu lebih transparan dan akuntabel dalam menggunakan anggaran negara. Dengan demikian, kita dapat menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan lebih pro-rakyat. (Red)
