Annanews.co.id || Deli Serdang – Polemik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang menyegel bangunan sekolah Alwashliyah di Desa Petumbukan, Kecamatan Galang, Kabupaten Deliserdang yang digunakan ormas Islam Al-Washliyah menjadi perhatian nasional.
Kali ini Anggota DPR RI asal Sumatera Utara (Sumut) H. Muhammad Lokot Nasution, S.T menilai hak mendapatkan pendidikan, termasuk pendidikan konstitusi, dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Karenanya, bila ada Kepala Daerah termasuk Bupati melanggar konstitusi tersebut, maka dapat dimakzulkan.
“Ini terkait pendidikan, selain hari ini menjadi rujukan pertama kepemimpinan Presiden Prabowo. (Juga) mencerdaskan kehidupan bangsa (adalah) amanah konstitusi. Aturan tertinggi di negara kita ini apa ?. Konstitusi. Jadi kepala daerah, siapapun namanya ketika dia (Bupati) tidak menjalankan amanat konstitusi dia bisa dimakzulkan,” kata Lokot Nasution pada keterangan persnya kepada Wartawan Selasa (15/7).
Lokot Nasution yang menanggapi ratusan siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTS) dan Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Al-Washliyah terlantar di hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru 2025/2026, Senin (14/7) karena gerbang gedung sekolah disegel Pemkab Deliserdang dan baru dibuka setelah Ketua DPRD, Zakky Shahri SH dan Wakil Ketua Hamdani Syahputra S.Sos datang kelokasi.
Awalnya Lokot Nasution yang juga merupakan Ketua Partai Demokrat Sumut ini menyampaikan setelah mendapat informasi ratusan siswa yang telantar. Dia ingin langsung turun ke lokasi, namun karena kondisi dirinya masih berada di Jakarta maka keinginannya tersebut tertunda.
“Aku kepengen sekali pulang ke Medan, Deliserdang khususnya melihat sekolah ini. Karena beberapa data sudah disampaikan kawan-kawan. Besok aku akan panggil Ketua DPC Demokrat Deliserdang dan Fraksi DPRD kita di Deliserdang untuk mendapatkan data menurut sudut pandang mereka, meskipun kita sudah punya data, karena bicara institusi partai kami, aku harus memanggil mereka supaya mereka tidak dilangkahi,” ungkapnya.
Lokot Nasution yang sudah mengetahui informasi awal bahwasannya gedung sekolah tersebut awalnya merupakan Gedung SMPN 2 Galang dan lahan milik Al Washliyah. Kemudian pada kepemimpinan Pejabat (PJ) Bupati Deliserdang Wiriya Alrahman telah dipinjam pakai kepada Alwasliyah untuk proses belajar mengajar MTS dan MAS, semestinya Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan mengambil langkah yang terbaik bukan menyegel gedung tersebut.
“Tetapi esensi ketika bicara pendidikan, seorang Kepala Daerah harus bisa menetapkan formula yang paling baik. Paling baik itu apa ?, supaya seluruh masyarakat, warga bangsa ini gak boleh ada satupun yang tidak mengakses infrastruktur pendidikan, gak boleh,” katanya.
Lokot Nasution menegaskan setiap orang di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak boleh ada yang menghalang-halangi untuk mendapatkan akses pendidikan.
“Jangankan kepala daerah, siapapun di negara ini tidak boleh menghalang-halangi orang untuk sekolah. Kalau dizamannya pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dulu, bahkan dibuat beberapa kelaster untuk orang yang tidak mampu dibuat namanya Bidikmisi, kalau pintar mau sekolah dibuat LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) disiapkan 20 persen dana abadi untuk orang biar bisa bersekolah,” tegasnya.
Perhatian yang sama juga dirasakan Lokot Nasution saat kepemimpinan Presiden Prabowo. “Dizamannya Pak Prabowo buat sekolah rakyat, dia mau bikin sekolah Taruna Nusantara untuk orang miskin. Keren itu, jadi disiapkan untuk orang miskin biar bisa merasakan dan mendapatkan sarana dan prasarana pendidikan yang sama kayak orang kaya,” katanya.
Untuk itu Lokot Nasution pun menyebut seharusnya Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan mengikuti program Presiden Prabowo bukan malah menyegel sekolah.
“Wajib (ikut), nah kita bicara tata negara, setiap bupati, walikota gubernur itu, harus mendukung Program Presiden dalam satu ruang itu Pemerintah Pusat, daerah, yang tidak mengikuti Presiden, kita tanya pemahaman dia,” tegas Lokot Nasution. (Red)
