Annanews.co.id || Medan – Terkait masalah Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kalibrasi untuk kedua kalinya melayangkan surat ke Presiden Prabowo Subianto.
Selain kepada Presiden Prabowo Subianto, surat LSM Kalibrasi bernomor 101/K/X/2024 tertanggal 01 November 2024 tersebut, juga dilayangkan ke Budi Gunawan sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Republik Indonesia dan Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
Surat LSM Kalibrasi ini memohon agar Presiden Prabowo Subianto mengganti Pj Gubernur Sumut dan Pj serta Pjs Bupati/Wali Kota se-Sumatera Utara karena diduga ada intervensi cawe-cawe dan tidak mendapat persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Utara dan DPRD Kabupaten/ Kota secara terstruktur, sistematis dan massif untuk memenangkan Bobby Nasution sebagai Gubernur Sumatera Utara.
‘’Pengangkatan Pj Gubsu, Pj dan Pjs Bupati/Wali Kota se-Sumut tidak dilakukan secara transparan dan diduga kuat atas pesanan Bobby Nasution,’’ ucap Ketua LSM Kalibrasi, Antony Sinaga, SH, M.Hum kepada wartawan di Medan, Minggu (3/11) malam.
Disamping itu, Antony Sinaga, SH, M.Hum bermohon kepada Presiden Prabowo Subianto mendesak Ketua KPK untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi ‘Blok Medan’ yang diduga melibatkan Bobby Nasution.
‘’Saya selaku Ketua Kalibrasi Anti Korupsi dan Kak Asasi menyambut baik pidato Bapak Prabowo Presiden Republik Indonesia akan memimpin langsung pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Disamping itu pak Prabowo Subianto pada kesempatan lain juga menyatakan menjamin tidak ada intervensi mengenai Pilkada 2024,’’ ucap Antony Sinaga.
Sebagai tokoh masyarakat dan pakar hukum tata negara, Antony juga bermohon kepada Presiden Prabowo Subianto untuk berkenan mengangkat Pj Gubsu, Pj dan Pjs Bupati/Wali Kota yang baru dari Kabinet Merah Putih dalam tempo yang sesingkatnya sebelum penyelenggaraan pencoblosan Pilkada serentak 27 November 2024.
Ini, jelas Antony, semata-mata agar Pilkada Sumatera Utara bisa berjalan jujur, adil, transparan dan tidak memihak kepada salah satu pasangan, tidak terkesan adanya dinasti kekuasaan untuk memenangkan Bobby Nasution serta mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Bapak Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih tercipta kepercayaan, keadilan masyarakat dan berjalalannya demokrasi dan penegakan hukum terhadap pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu.
‘’Kita hanya mendambakan penyelengaran pemilihan Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera dapat menghasilkan Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara sesuai pilihan rakyat Sumatera Utara yang Bermartabat, Bermoral dan Berintegritas serta tidak tersandera kasus korupsi,’’ tandas Antony.
Adapun Penjabat di Sumut yang diminta diganti oleh LSM Kalibrasi ke Presiden Prabowo Subianto karena tidak mendapat persetujuan DPRD tersebut yakni: Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni (Pj Gubsu).
Lalu Sekda Serdang Bedagai Faisal Hasrimy (Pj Bupati Langkat), Kabiro Adpim Setdaprovsu Moettaqiem Hasrimi (Pj Wali Kota Tebing Tinggi), Sekda Labuhanbatu Selatan Heri Wahyudi Marpaung (Pj Bupati Batu Bara), Direktur Penyerasian Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan Daerah Tertinggal Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Dimposma Sihombing (Pj Bupati Tapanuli Utara).
Kemudian Sekda Deliserdang Timur Tumanggor (Pj Wali Kota Padangsidempuan), Wakil Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Sugeng Riyanti (Pj Bupati Tapanuli Tengah), Sekda Dairi Surung Charles Lamhot Bantjin (Pj Bupati Dairi), Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman (Pj Bupati Deliserdang), Kaban Kesbangpol Sumut Ardan Noor Hasibuan (Pj Bupati Padang Lawas), Sekda Padang Lawas Utara Patuan Rahmat Syukur Parlaungan Hasibuan (Pj Bupati Padang Lawas Utara), Kadis PU PR Sumut Mulyono (Pjs Bupati Labuhan Batu Utara).
Selanjutnya, Kadis PMPTS Sumut Faisal Arif Nasution (Pjs Bupati Labuhan Batu), Asisten Pemerintahan dan Kesra Sumut Basarin Yunus Tanjung (Pjs Bupati Asahan), Kadis Koperasi UKM Sumut Naslindo Sirait (Pjs Bupati Pakpak Bharat), Kadis Perhubungan Sumut Agustinus Panjaitan (Pjs Bupati Toba), Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumut Yuliani Siregar (Pjs Bupati Nias), Kabiro Kesra Sumut Juliadi Zurdani Harahap (Pjs Bupati Nias Utara), Kadis PMD Sumut Parlindungan Pane (Pjs Bupati Serdang Bedagai), Kepala Pusat Standarisasi dan Sertifikasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri, Matheos Tan (Pjs Wali Kota Pematang Siantar), Kepala Biro Administrasi Keprajaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kemendagri Baharuddin Pabba (Pjs Wali Kota Tanjung Balai) dan Kadis Ketenagakerjaan Sumut Ismael Parenus Sinaga (Pjs Wali Kota Gunung Sitoli). (Red)
